Pemerintahan SBY Terbukti Neoliberal

Neoliberalisme adalah salah satu isu yang akan selalu menghinggapi pasangan SBY-Boediono. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Boediono adalah penganut paham neoliberal ini. Walau sudah berusaha sekuat tenaga menyanggahnya, tetapi "imej" neoliberal sudah tidak bisa lepas dari pasangan SBY-Boediono ini.
Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti yang dikumpulkan oleh Revrisond Bazwir. Neoliberalisme jelas menghinggapi masa pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono pada periode tahun 2004-2009 ini. Salah satu yang menjadi bukti adalah pengosongan angka subsidi di rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Dalam RPJM yang disusun pada tahun 2004 tersebut kelihatan rezim yang berkuasa sangat anti subsidi. Pasalnya volume subsidi tahun 2004 sebesar 6,3% dari PDB dan berangsur turun pada tahun 2009 dan sekarang tinggal 0,3% PDB.
Namun kenyataannya setelah ditandatangani Presiden SBY, pos subsidi angkanya kosong. "Ini bukan RPJM, tapi ini rencana kejahatan jangka menengah, bagaimana mungkin ditandatangani Presiden," katanya. Selain itu, masalah privatisasi yang terus terpampang di APBN jelas sekali neoliberal. Seakan-akan dengan privatisasi ini perusahaan-perusaha an BUMN semakin lama semakin habis.
Sementara untuk menganut rezim kerakyatan negara wajib mengembangkan BUMN. "Padahal di APBN selalu ada pos privatisasi dan seakan-akan BUMN semakin lama semakin habis," tukasnya. Hal yang lain termasuk dalam neoliberal perdagangan dengan contoh impor gula. "Impor daging asing juga menjadi bukti neoliberal perdagangan, " cetusnya.