translate this blog

Translate this page from Indonesian to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Widget edited by Bahauddin Amyasi

Rabu, Juni 10, 2009

Visi dan Misi Megawati-Prabowo



Visi Mega Prabowo 2009-2014 adalah:“GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”.

Adapun Misi yang diusung adalah: “Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat; Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; Menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif”.

Berdasar potret dan persoalan yang secara hakiki melingkupi kehidupan bangsa selama ini dan arah perbaikan yang diperlukan, VISI DAN MISI yang menjadi induk dari program-program utama MEGA PRABOWO 5 Tahun kedepan, adalah:

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”

VISI DAN MISI di atas merupakan gambaran potret mengenai persoalan hakiki dalam kehidupan bangsa saat ini, dan gambaran tentang arah kemana pikiran dan pekerjaan akan dilakukan dalam 5 tahun yang akan datang. Tema sentral yang diturunkan ke dalam isu-isu pokok juga memberikan landasan operasional/platform bagi program-program kerja 5 tahun mendatang.

Kata “GOTONG ROYONG” merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni, dimana MEGA PRABOWO melihat bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan secara bahu-membahu bersama seluruh komponen-komponen bangsa. Sedangkan kata-kata “BERDAULAT”,“ADIL DAN MAKMUR”, dan “BERMARTABAT” adalah amanat Trisakti.

“BERDAULAT” artinya:

Pemerintah harus mampu menyediakan sarana-sarana vital agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu bangsa ini harus:

1. Mandiri di bidang pangan, energi, keuangan dan pertahanan keamanan
2. Mengutamakan kemampuan nasional dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam
3. Mengutamakan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan terbarukan
4. Mendorong produksi dan konsumsi dalam negeri untuk memperkuat ekonomi

“ADIL DAN MAKMUR” mengandung arti:

1. Rakyat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan terpenuhinya sarana-sarana dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan dalam melakukan proses produksi. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan akses untuk rakyat kecil terutama tani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan pelaku ekonomi lainnya
2. Terciptanya keadilan antar wilayah, dimana tidak ada daerah yangh tertinggal jauh dibanding daerah lainnya
3. Terfasilitasinya keragaman di dalam masyarakat sehingga Indonesia bisa menjadi rumah untuk semua anak bangsa. Untuk itu, hukum dan keadilan serta musyawarah mufakat harus menjadi dasar dalam mengelola perbedaan
4. Negara harus menjamin hidup yang layak bagi rakyat terpinggirkan dan menghargai HAM dalam segala aspeknya

“BERMARTABAT” mengandung pengertian:

1. Negara mampu menjamin pertahanan dan keamanan serta integritas wilayah NKRI secara mandiri
2. Memiliki kemampuan dalam menentukan arah pembangunan dan perekonomian tanpa didikte oleh pihak lain
3. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berperan secara regional dan global dalam rangka menciptakan tatanan dunia yang lebih adil
4. Mendorong berkembangnya karakter dan kebudayaan yang mendukung kemajuan dan daya tahan sebagai bangsa

Read more...

Selasa, Juni 09, 2009

Megawati-Prabowo Tidak Setuju Ujian Nasional!

Sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menyiapkan anak-anak Indonesia berkompetisi di masa depan. Sistem itu juga harus mampu membangun kultur bangsa yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, gotong royong, budi pekerti, termasuk mengasah budaya malu.

Inilah yang menjadi tantangan para calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia mendatang untuk membenahi karut-marut pendidikan di Indonesia. Tim kampanye ketiga pasang capres-cawapres menyampaikan solusi permasalahan pendidikan kepada Kompas, Senin (8/6) di Jakarta.

Bagi pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, pendidikan yang akan dibangun adalah yang menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mandiri.

”Politik ekonomi kerakyatan menjadi fundamental,” kata Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Hasto Kristiyanto.

Dengan visi pendidikan seperti itu, negara tidak akan mengambil alih kewenangan menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa. Yang terjadi selama ini, kelulusan siswa sekolah ditentukan melalui nilai Ujian Nasional.

”Selama ini kami tidak setuju dengan sistem Ujian Nasional. Yang menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa adalah gurunya. Guru yang paling tahu potensi siswa itu karena sehari-hari berinteraksi dengan siswa,” kata Hasto.

Mega-Prabowo, lanjut Hasto, dalam konteks pendidikan, menghargai budaya inovasi atau penemuan. Dengan demikian, kreativitas siswa dapat berkembang. Keseragaman yang selama ini diterapkan dalam kurikulum pendidikan nantinya ditiadakan.

Pendidikan yang dikembangkan nanti bukan hanya secara formal, tetapi juga nonformal dalam perspektif kebudayaan. Pembangunan pendidikan pun menyatu dengan program gerakan ibu-anak sehingga tidak sepotong-sepotong. Hal itu pun akan diselaraskan dengan peningkatan kualitas guru.

Dalam praktiknya, ujar Hasto, Mega-Prabowo akan menerapkan anggaran pendidikan bukan semata-mata 20 persen. Namun, 20 persen itu dijadikan sistem manajemen, kurikulum, serta mendorong proses berkebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, setiap warga Indonesia berhak atas pendidikan yang seluas-luasnya. Pendidikan tinggi tidak bisa dengan mempertimbangkan status sosial siswanya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal itu di antaranya menjamin pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan biaya pendidikan hingga sekolah menengah atas. Upaya lainnya, melakukan reformasi politik pendidikan dengan memperbarui kurikulum agar lebih berorientasi pada pengembangan anak didik, penguatan karakter nasional lewat materi kebudayaan dan pendidikan humaniora, serta menghapus Ujian Nasional.

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/09/10463645/mega-prabowo.kami.tidak.setuju.ujian.nasional..

Read more...

Senin, Juni 08, 2009

Membela Ambalat dengan Nasionalisme Cerdas

(ANTARA News) - Kasus perbatasan bukan barang baru bagi Indonesia. Berlokasi di antara dua benua dan dua samudra menjadikan posisi Indonesia sangat strategis sekaligus rawan di tengah lalu lintas dunia.

Karena posisi geografisnya, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Isu seputar perbatasan sepertinya tak pernah sepi dari pemberitaan.

Di awal tahun 2005, negeri ini gempar oleh kasus Ambalat. Ketegangan tidak saja tercermin dari pemberitaan media tetapi juga dari reaksi masyarakat. Ada yang mendaftaran diri siap berperang, ada yang membubuhkan tanda tangan darah, ada pula yang meneriakkan "Ganyang Malaysia". Foto artis cantik Siti Nurhaliza yang tak berdosa juga kena getahnya, dibakar dalam berbagai demonstrasi masa. Kala itu, sengketa antara Indonesia dan Malaysia perihal kepemilikan Ambalat mencuat tinggi. Setelah empat tahun lebih peristiwa itu berlalu, bangsa ini dikejutkan lagi oleh kata yang sama "Ambalat".

Masih jelas dalam rekaman media, terjadi berbagai kesalahan dalam memahami kasus Ambalat ini. Tidak sedikit yang mengira bahwa Ambalat adalah pulau atau wilayah daratan. Sesungguhnya Ambalat adalah blok dasar laut yang dikenal dengan landas kontinen. Menurut hukum laut internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), sebuah negara pantai seperti Indonesia, berhak atas laut teritorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif, ZEE (200 mil laut) dan landas kontinen (350 mil laut atau bahkan lebih). Lebar masing-masing zona ini diukur dari referensi yang disebut dengan garis pangkal (baseline). Pada laut teritorial berlaku kedaulatan penuh (sovereignity) seperti di darat, sedangkan pada zona di luar itu berlaku hak berdaulat (sovereign right). Pada kawasan hak berdaulat, suatu negara tidak memiliki kedaulatan penuh, hanya hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya.

Jika ada dua negara yang berdekatan maka tidak mungkin bagi keduanya bisa mengklaim semua zona maritim tanpa adanya tumpang tindih dengan tetangganya. Misalnya, dua negara saling berseberangan pada jarak kurang dari 400 mil laut, maka akan terjadi tumpang tindih ZEE dan landas kontinen. Jika jaraknya sangat dekat, kurang dari 24 mil laut seperti Indonesia dengan Singapura, maka yang tumpang tindih adalah laut teritorial. Dalam hal ini, dua negara tersebut harus menyepakati suatu garis yang membagi zona maritim yang tumpang tindih tersebut. Proses inilah yang disebut delimitasi batas maritim. Kedaulatan atau hak berdaulat masing-masing negara atas wilayah air dan dasar laut selanjutnya dibatasi oleh garis hasil delimitasi ini. Jika ada dua negara yang mendiami satu daratan/pulau, seperti Indonesia dan Malaysia di Kalimantan (masyarakat Internasional mengenalnya dengan Borneo), maka batas maritimnya adalah garis yang diteruskan dari ujung akhir batas darat untuk membagi kawasan laut di sekitarnya.

Meski sudah sering diberitakan, rasanya tetap perlu untuk sekali lagi mengingatkan bahwa Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo. Sebagian besar atau keseluruhan Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil laut dari baseline sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat, bukan kedaulatan.

Secara keseluruhan, Pulau Borneo berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur, Borneo bisa mengklaim 12 mil laut teritorial, 200 mil laut ZEE dan seterusnya. Persoalannya adalah mana yang merupakan hak Indonesia, dan mana jatah untuk Malaysia. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa laut di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia.

Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui dan berhenti di ujung timur Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi 4? 10? lintang utara. Idealnya garis tersebut diteruskan ke arah laut di sebelah timur sebagai batas maritim yang harus disepakati kedua belah pihak. Garis inilah yang hingga kini belum ada dan sedang dirundingkan. Pada kawasan yang belum jelas garisnya inilah Ambalat berada. Dari perspektif ini, status hak berdaulat atas Ambalat sejatinya memang belum jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan kewenangan kedua negara.

Sipadan dan Ligitan bagaimana perannya?

Kasus Ambalat ini sering dikaitkan dengan dua pulau legendaris: Sipadan dan Ligitan. Benarkah ada kaitan antara kedua pulau ini dengan Ambalat? Sipadan dan Ligitan berada di Laut Sulawesi di sebelah utara kawasan dasar laut Ambalat. Perlu diperhatikan, Sipadan dan Ligitan tidak pernah secara formal menjadi bagian dari Indonesia, tidak juga Belanda. Dalam hukum internasional dikenal istilah uti possidetis juris yang artinya negara baru akan memiliki wilayah atau batas wilayah yang sama dengan penjajahnya. Tidak diklaimnya Sipadan dan Ligitan oleh Belanda menyebabkan kedua pulau tersebut bukan bagian dari Indonesia sebagai "penerus" Belanda.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim Sipadan dan Ligitan yang kasusnya berujung di Mahkamah Internasional (MI). MI memutuskan bahwa Malaysia yang berhak atas keduanya karena Inggris (penjajah Malaysia) terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut. Penguasaan efektif ini berupa pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu dan operasi mercu suar. Perlu diingat, Indonesia dan Malaysia bersepakat bahwa penguasaan efektif ini dinilai hanya berdasarkan tindakan sebelum tahun 1969. Jadi tidak benar bahwa Malaysia mendapatkan pulau tersebut karena telah membangun resort/hotel di tahun 1990-an.

Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia oleh MI pada tahun 2002 melahirkan potensi berubahnya konfigurasi baseline Indonesia dan Malaysia. Oleh Indonesia, hal ini telah diakomodir dalam dalam PP no. 37/2008 tentang garis pangkal. Akibatnya, klaim zona maritim juga bisa berubah. Sementara itu, Sipadan dan Ligitan secara teoritis bisa mengklaim zona maritim ke arah selatan. Tentu saja perlu kajian secara legal dan spasial, seberapa luas klaim ini ke arah Ambalat. Di sisi lain, Indonesia akan berargumen bahwa pulau kecil seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak diberi peran penuh (full effect) dalam hal klaim dan delimitasi maritim. Seberapapun kecilnya, Sipadan dan Ligitan yang menjadi milik Malaysia dapat memengaruhi klaim maritim di Laut Sulawesi. Artinya, opsi garis batas maritim juga akan terpengaruh. Tergantung dari negosiasi antara Indonesia dan Malaysia, garis batas ini yang akan "membagi" dasar laut di Laut Sulawesi. Apakah Ambalat juga akan terbagi? Hal ini sangat tergantung proses negosiasi.

Faktor non teknis

Perundingan tentang batas maritim ini sedang berjalan. Pakar-pakar kita dari Deplu dan instansi teknis seperti Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut, dan badan terkait lainnya sedang menjalankan tugasnya. Memang kenyataannya tidak banyak yang bisa didengar tentang kemajuan proses ini karena memang tidak semua hal bisa dijadikan konsumsi publik. Di sisi lain, reaksi masyarakat yang sedimikian rupa dan ketidakakuratan informasi di berbagai media adalah juga indikasi kegagalan penyebaran informasi yang konstruktif.

Seeperti diberitakan, bisa dimengerti para prajurit TNI siap bersabung nyawa untuk tanah air. Meski demikian, kita tentu sepakat bahwa kedaulatan dan hak berdaulat bangsa harus dibela tidak saja dengan peluru tetapi juga pengetahuan. Pekerjaan rumah untuk Malaysia dan Indonesia adalah menyepakati garis batas maritim secapatnya, sebelum bisa menyatakan terjadinya pelanggaran kedaulatan atau hak berdaulat. Indonesia adalah bangsa beradab dan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kita tidak perlu kehilangan percaya diri dan bereaksi berlebihan menanggapi suatu perkara. Mari membela tanah air dengan nasionalisme yang cerdas dan terhormat.

I Made Andi Arsana, Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika UGM, kandidat doktor bidang kelautan di Universitas Wollongong, Australia.

Read more...

Jumat, Juni 05, 2009

Neoliberal Terbukti Gagal Sejahterakan Rakyat

Ekonomi berbasis neoliberal sebagaimana diterapkan oleh negara barat dianggap telah gagal menyejahterakan rakyat. Bahkan, neoliberal hanya membuat orang kaya makin kaya dan kaum papa makin ternista.

Demikian pendapat pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk 'Perspektif Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres 2009', yang digelar DPP Pemuda Demokrat di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ichsanuddin, neoliberal berasal dari Washington Consensus. Konsensus ini antara lain berisi; Pertama, larangan menyubsidi rakyat dan membiayai penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa publik melalui apa yang dinamakan disiplin fiskal.

Kedua, jika pemerintah sudah terlanjur terlibat pada penyediaan barang dan jasa publik, maka harus dijual ke swasta (privatisasi); Ketiga, meliberalkan semua sektor perekonomian dengan memberlakukan asas non diskriminatif antara pelaku asing dan pelaku nasional.

"Hasilnya adalah, AS dan terutama negara G7 serta negara-negara yang berpatron ke prinsip itu mengalami krisis lagi pada Oktober 2008," kata mantan anggota DPR-RI dari Golkar tersebut.

Menurut catatan National Bureau of Economic Research, lanjut Ichsanuddin, krisis ekonomi yang disebut sebagai siklus itu sudah terjadi 33 kali sejak 1854 sampai 2007. "Dalam kajian ekonomi politik dan sosiologi pembangunan, maka ekonomi neoliberal selalu menghadapi kegagalan mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan," jelas Ichsanuddin.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Ichsanuddin, semua tergantung dari rakyat Indonesia . "Apakah kita mau setia pada pemikiran anak bangsa dan cinta pada rakyat Indonesia yakni mengusung sistem ekonomi kerakyatan, atau memilih neoliberal, aliran pemikiran ekonomi yang selalu menemui kegagalan," pungkasnya.

Read more...

Kamis, Mei 28, 2009

10 Alasan Kenapa SBY Jangan Dipilih Lagi

Memang harus jujur diakui bahwa selama pemerintahan SBY sudah ada beberapa hasil positif yang bisa dirasakan, yaitu terutama soal keamanan-pertahanan , politik-demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Istilah Siswono Yudhohusodo, "Pemerintahan SBY memang sudah menghasilkan kemajuan. Namun sayangnya, negara lain/tetangga jauh lebih maju dari kita." Artinya, negara kita tetap saja tertinggal atau kalah dengan negara lain/tetangga.
Karena itu, dengan political cost yang demikian besar tapi hasilnya masih sebatas "rata-rata atau biasa-biasa saja" maka agaknya rakyat perlu mencari figur Presiden Baru pada Pilpres Juli mendatang, agar negara kita bisa lebih cepat pulih, maju, dan makmur/sejahtera.
Setidaknya ada 10 alasan kenapa SBY tidak layak dipilih lagi:
1. Karakternya kurang tegas dan selalu ambigu dalam mengambil keputusan untuk persoalan-persoalan strategis. Contohnya, ketika SBY ditekan anggota DPR untuk beberapa kasus legislasi dia cenderung mengalah dan kompromi dengan mereka, padahal dalam Pilpres 2004 dia mendapat mandat dari rakyat lebih dari 60% suara. Kenapa mesti harus kalah dengan DPR?
2. Dalam pemberantasan korupsi selama regim pemerintahannya terkesan "tebang pilih". Misalnya, jika figur-figur yang akan dijadikan "tersangka" bakal berdampak politis bagi posisinya, maka SBY cenderung mengambil sikap mempetieskan kasus tersebut. Contohnya, ada beberapa menterinya yang jelas terindikasi kasus korupsi di KPU, Depkumham, Dephut, DPR, dll, tapi terkesan dibiarkan/tidak ditindaklanjuti. Karena, mungkin, nantinya akan berdampak pada posisinya. Sementara untuk kasus dijadikannya tersangka Besannya (yaitu Aulia Pohan) krn SBY sudah dalam posisi terpojok/tidak dapat berkelit lagi, setelah mendapat sorotan dari rakyat dan beberapa pakar hukum.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 5%-6% selama pemerintahannya ternyata tidak berdampak apa-apa pada rakyat kecil secara mayoritas. Disinyalir yang menikmatinya justru adalah para orang kaya dan pengusaha kelas kakap, karena memang mereka yang sengaja diuntungkan secara politis maupun bisnis oleh kebijakan-kebijakan ekonomi SBY. Inilah akibat fatal dari visi ekonomi "Neo Liberal" yang dianut regim SBY, dan bukan ekonomi "Pro Rakyat". Ini mungkin berkaitan dengan strategi politiknya ke depan untuk mempertahankan kedudukannya dengan dukungan finansial dari para pengusaha yang diuntungkan olehnya. Dan terbukti, pada pemilu legislatif 9 April lalu Partai Demokrat menjadi pemenangnya.
4. Terlalu tunduk dengan kemauan pihak asing atau negara-negara donor, sehingga posisi RI seperti didekte oleh mereka. Artinya, harga diri dan martabat kita jatuh di mata cukong-cukong asing tersebut gara-gara sikap lembek dan penakut SBY. Contoh kasus, kita selalu kalah dalam renegosiasi kontrak karya pertambangan seperti kasus Freeport, Newmount, ExxonMobil dan lain-lain. Juga kasus perbankan dan telekomunikasi seperti kasus Indosat.
5. Meski kita berhasil keluar dari jerat hutang IMF, ternyata hutang RI selama pemerintahan SBY tetap tinggi. Menurut ekonom Econit, Hendri Saparani, hutang luar negeri kita (dari G to G) selama pemerintahan SBY diam-diam bertambah sebesar Rp 400 triliun. Padahal di mana-mana orang-orang kepercayaan SBY selalu berkoar bahwa hutang RI berkurang banyak.
6. Dengan dana APBN sebesar Rp 1000 triliun lebih setiap tahun ternyata tidak banyak prestasi pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintahannya. Infrakstuktur yang dibangun pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Lalu dana yang dikucurkan untuk KUR, PNPM, BOS, BLT pun segitu saja jumlahnya. Lalu uang sebanyak itu dipakai buat apa? Padahal pada pemerintahan- pemerintahan sebelumnya dana APBN kita tidak lebih dari Rp 400 triliun.
7. Harga-harga sembako dan kebutuhan rumah tangga selama pemerintahan SBY selalu tidak stabil dan cenderung naik setiap saat/bulan, sehingga hal ini sangat memusingkan kepala ibu-ibu rumah tangga yang anggaran belanja bulanannya sangat pas-pasan, terutama ibu-ibu dari kalangan menengah ke bawah. Contohnya, harga beras saat ini pada kisaran Rp 4000-5000/kg padahal sebelum SBY harganya Rp 1.500-2.500/ kg. Harga telur sekarang pd level Rp 13.000-14.000/ kg padahal sebelum SBY harganya Rp 7.000-14.000/ kg. Harga ayam potong Rp 21.000-22.000/ kg padahal sebelumnya Rp 12.000-13.000/ kg. Harga minyak goreng Rp 12.000/liter padahal sblmnya Rp 6.000/liter, dan masih banyak lagi. Inilah akibat dari SBY yang tidak bisa mengendalikan gerakan Menteri Perdagangan, yang kebijakannya sangat tidak pro-rakyat.
8. Meski harga-harga komoditas pertanian di pasaran selalu naik, seperti harga gabah/padi, sayuran, dan buah-buahan tapi yang menikmati bukanlah para petani, melainkan justru para pedagang/makelar/ distributor. Para petani tetap saja hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena harga-harga komoditas tersebut di tingkat petani tetap saja rendah/kecil.
9. Tidak mampu menuntaskan Agenda Reformasi bahkan terkesan stagnan (jalan di tempat). Contohnya reformasi birokrasi hingga kini tidak jalan. Pungli, suap, sogokan masih saja langgeng di pusat-pusat pelayanan publik, seperti KTP, SIM, STNK, pajak, PLN, bea cukai, kir kendaraan, dan lain-lain.
10. Regim SBY terkesan mempetieskan/ menghentikan Kasus BLBI dengan dalih sangat sulit mengumpulkan alat bukti. SBY malah diketahui berteman akrab dengan pengusaha yang terjerat kasus BLBI, yaitu David Nusa. Padahal total uang negara yang dirampok pengusaha/konglomer at busuk sebesar Rp 600 triliun. Sementara uang yang berhasil dikumpulkan oleh KPK baru sekitar Rp 600 miliar. Perbedaanya sangat jauh kan, bagai langit dan bumi, he..he..
Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa ditampilkan di sini, tapi karena KASIHAN ya sudahlah 10 saja.

Read more...

Rabu, Mei 27, 2009

Pemerintahan SBY Terbukti Neoliberal

Neoliberalisme adalah salah satu isu yang akan selalu menghinggapi pasangan SBY-Boediono. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Boediono adalah penganut paham neoliberal ini. Walau sudah berusaha sekuat tenaga menyanggahnya, tetapi "imej" neoliberal sudah tidak bisa lepas dari pasangan SBY-Boediono ini.
Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti yang dikumpulkan oleh Revrisond Bazwir. Neoliberalisme jelas menghinggapi masa pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono pada periode tahun 2004-2009 ini. Salah satu yang menjadi bukti adalah pengosongan angka subsidi di rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Dalam RPJM yang disusun pada tahun 2004 tersebut kelihatan rezim yang berkuasa sangat anti subsidi. Pasalnya volume subsidi tahun 2004 sebesar 6,3% dari PDB dan berangsur turun pada tahun 2009 dan sekarang tinggal 0,3% PDB.
Namun kenyataannya setelah ditandatangani Presiden SBY, pos subsidi angkanya kosong. "Ini bukan RPJM, tapi ini rencana kejahatan jangka menengah, bagaimana mungkin ditandatangani Presiden," katanya. Selain itu, masalah privatisasi yang terus terpampang di APBN jelas sekali neoliberal. Seakan-akan dengan privatisasi ini perusahaan-perusaha an BUMN semakin lama semakin habis.
Sementara untuk menganut rezim kerakyatan negara wajib mengembangkan BUMN. "Padahal di APBN selalu ada pos privatisasi dan seakan-akan BUMN semakin lama semakin habis," tukasnya. Hal yang lain termasuk dalam neoliberal perdagangan dengan contoh impor gula. "Impor daging asing juga menjadi bukti neoliberal perdagangan, " cetusnya.

Read more...

Jumat, Mei 22, 2009

PROFIL PRABOWO SUBIANTO


Nama : Prabowo Subianto
Lahir: Jakarta, 17 Oktober 1951
Agama: Islam

Pendidikan:
SMA: American School In London, U.K. (1969)
Akabri Darat Magelang (1970-1974)
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD

Kursus/Pelatihan:
Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974)
Kursus Para Komando (1975)
Jump Master (1977)
Kursus Perwira Penyelidik (1977)
Free Fall (1981)
Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981)
Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981)

Pekerjaan:
Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1974 – 1998)
Wiraswastawan / Pengusaha

Jabatan:
Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976)
Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977)
Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus (1983-1985)
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987)
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1987-1991)
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad (1991-1993)
Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus
(1993-1995)
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994)
Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996)
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)

Jabatan Sekarang:
= Ketua Umum HKTI periode 2004-2009
= Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
= President Dan Ceo PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia
= President Dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan Dan Pulp) Jakarta, Indonesia
= President Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia

Tanda Jasa/Penghargaan:
= Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (Prestasi)
= Satya Lencana Kesetiaan Xvi Tahun
= Satya Lencana Seroja Ulangan–Iii
= Satya Lencana Raksaka Dharma
= Satya Lencana Dwija Sistha
= Satya Lencana Wira Karya
= The First Class The Padin Medal Ops Honor Dari Kamboja
= Bintang Yudha Dharma Nararya

Keterangan Lain:
Keanggotaan Dalam Organisasi Politik, Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro
Keanggotaan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan(Universitas Kebangsaan)
Ketua Majelis Perhimpunan Keluarga Mahasiswa Dan Alumni Supersemar
Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia (Ksi) Dengan 14 Cabang Di 4 Provinsi di Indonesia
Ketua Yayasan 25 Januari
Ketua Umum PB Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI)

Read more...

Selasa, Mei 19, 2009

MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA RAYA


8 PROGRAM AKSI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

1. Menjadwalkan Kembali Pembayaran Utang Luar Negeri

* Mengalihkan dana pembayaran utang luar negeri sebagai modal penyertaan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.

2. Menyelamatkan Kekayaan Negara untuk Menghilangkan Kemiskinan

* Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.
* Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
* Meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.
* Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.
* Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah.

3. Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan

* Mencetak 2 juta Ha lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang.
* Mencetak 4 juta Ha lahan untuk aren (bahan baku bio ethanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang.
* Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton.
* Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.
* Membangun sarana transportasi massal.
* Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang kecil.
* Meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2000 menuju USD 4000.

4. Delapan Program Desa

* Listrik desa
* Bank dan lembaga keuangan desa

* Koperasi desa, lumbung desa, pasar desa
* Air bersih desa
* Klinik desa
* Pendidikan desa
* Infrastruktur pedesaan dan daerah pesisir
* Rumah sehat pedesaan

5. Memperkuat Sektor Usaha Kecil

* Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan dan pedagang kecil.
* Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangunan perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.
* Melindungi pedagang pasar trasdisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai undang-undang.
* Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh migran (TKI).

6. Kemandirian Energi

* Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).
* Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik bio ethanol dan pabrik DME (Pengganti LPG).
* Membuka 2 juta hingga 4 juta Ha hutan aren - dengan sistem tanam tumpangsari - untuk produksi bahan bakar ethanol, sebagai pengganti BBM impor. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekpor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta Ha hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt ethanol/tahun).

7. Pendidikan & Kesehatan

* Mencabut Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
* Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun.
* Membagi sedikitnya 1 juta lap-top kepada mahasiswa per tahun.
* Mengaktifkan kembali program KB (Keluarga Berencana).

* Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas.
* Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.
* Menggerakkan Revolusi Putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin.

8. Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

* Melakukan penghijauan kembali 59 juta Ha hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung.
* Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai
* Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.
* Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.

Read more...

Sistem Ekonomi Kita Gagal Sejahterakan Rakyat

Prabowo Subianto menegaskan sistem ekonomi yang diterapkan pemerintahan SBY gagal menyejahterakan rakyat, dengan tetap membanggakan pertumbuhan yang 5 % hingga 7 % tidak akan membawa kemajuan yang cukup bagi bangsa Indonesia dan akan tetap miskin Indonesia sampai tahun 2050. Seharusnya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dari itu dan mencapai dua digit dengan alasan yang dicapai dari surplus perdagangan yang rata-rata mencapai 27 miliar US Dollar per tahunnya. Dan cadangan devisa kita selama 11 tahun terakhir ini harusnya bisa mencapai lebih dari 300 miliar US Dollar, tidak seperti saat ini yang hanya 50 miliar US Dollar.
Prabowo juga menegaskan perlunya perubahan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, pasalnya hingga saat ini mayoritas rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Padahal kita bukan bangsa miskin, nasib kita ada di tangan kita dan kita mampu merubah bangsa ini jadi lebih baik dari sekarang. Perubahan besar pasti akan datang dari bawah.

Read more...

Senin, Mei 18, 2009

Sekilas tentang Duet Mega-Prabowo


Setelah melalui proses alot dan panjang, pasangan Calon Presiden (Capres) Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDIP) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Gerindra) akhirnya disepakati dan diumumkan, di Rumah Perjuangan Jalan Teuku Umar, Jakarta, tengah malam Jumat 15 Mei 2009. Kesepakatan pasangan Capres-Cawapres yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra, ternyata tidak lagi hanya melahirkan suatu kesatuan visi-misi melainkan sudah sampai pada pembagian tugas yang akan diemban jika memenangkan pertarungan dan menjadi pemimpin negeri ini. Dari sisi nilai-nilai yang diperjuangkan, kedua partai mempunyai komitmen besar pada Pancasila, kedulatan ekonomi, berpihak pada wong cilik, petani, nelayan, guru, pedagang kecil, dan mereka yang sampai saat ini masih dalam keadaaan susah.
Prabowo Subianto adalah putera dari begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, dan mantan menantu Presiden Soeharto, kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951. Sejarah mencatat, pengabdian 24 tahun Prabowo dalam dinas militer tidak sekadar mengantarkannya menjadi jenderal berbintang tiga. Namun, sekaligus meneguhkan reputasi pribadinya, hingga tercatat sebagai salah seorang tokoh yang berperan dan menjadi saksi penting dalam sejarah republik. Sebagai perwira TNI AD, reputasi alumnus Akabri Magelang (1974) ini memang membanggakan. Karier militernya banyak diisi dengan penugasan di satuan tempur . Pada masanya, Prabowo bahkan sempat dikenal sebagai the brightest star, bintang paling bersinar di jajaran militer Indonesia. Dialah jenderal termuda yang meraih tiga bintang pada usia 46 tahun. Ia juga dikenal cerdas dan berpengaruh, seiring dengan penempatannya sebagai penyandang tongkat komando di pos-pos strategis TNI AD.
Setelah hiruk-pikuk 1998 berlalu, yang berujung dengan berakhirnya masa dinas militernya, Prabowo kemudian terbang ke Inggris, sebelum bermukim di Yordania. Dari sinilah, ia mulai merintis karier sebagai pengusaha. Prabowo sebenarnya tak terlalu asing dengan dunia usaha. Apalagi, selain ayahnya, anggota keluarga yang lain umumnya juga menekuni dunia bisnis.
Nama mantan Pangkostrad dan Komjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Golkar tahun 2004 lalu dan juga aktif di kegiatan antara lain keanggotaan dalam organisasi politik sebagai Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro,
keanggotaan alam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan (Universitas Kebangsaan), Ketua Majelis Perhimpunan Keluarga Mahasiswa Dan Alumni Supersemar, Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia (Ksi) Dengan 14 Cabang Di 4 Provinsi di Indonesia, Ketua Yayasan 25 Januari, Ketua Umum PB Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI)
Setelah Gerindra lolos seleksi sebagai partai peserta Pemilu 2009 oleh KPU, ia pun menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Gerindra yang pada awalnya Prabowo masih berada (memimpin) ‘dari luar’ Gerindra karena Ia masih menjabat Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar. Prabowo tampil sebagai personifikasi Partai Gerindra. Ia bergerak dengan cekatan sehingga Partai Gerindra berhasil lolos parliamentary threshold dengan meraih 4.646.406 (4,46 persen) suara atau 26 kursi DPR dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009.
Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI (1993-1998), pemerintah Orde Baru menekannya dengan keras. Namun, dia teguh dalam perjuangan dan tetap juga diam. Sehingga, Megawati patut disebut sebagai simbol penerima tekanan Orde Baru. Sekaligus simbol perlawanan secara damai dan tak banyak bicara. Hingga terjadi insiden 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Puluhan pendukung Mega tewas pada Peristiwa 27 Juli itu. Aksi penyerangan itu berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta. Beberapa aktivis pemuda dan mahasiswa ditangkap dan dipenjara. Kemudian Megawati membuat partai tandingan dari PDI yaitu PDI Perjuangan dan mulai ikut Pemilu 1999, dia dicalonkan jadi Cawapres mendampingi Capres Gus Dur. Dalam pemilihan mereka menang, Gus Dur jadi Presiden dan Megawati wakilnya. Namun baru berjalan 2 tahun Gus Dur diturunkan oleh MPR atas tuntutan mahasiswa, Megawati naik jadi Presiden menggantikan Gus Dur hingga tahun 2004. Kemudian mencalonkan kembali menjadi Presiden tuk periode 2004-2009 dengan Cawapres Hasim Muzadi tapi kalah.

Read more...

Kamis, Mei 14, 2009

Langkah Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto menuju RI-1 tampak makin mantap setelah dua puluh satu partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sepakat mendukung sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2009.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh Sonny Pudjisasono seusai mengikuti rapat tertutup di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (13/5) sore.
"Setiap partai akan membuat surat keputusan yang intinya mendukung pencalonan Pak Prabowo," ujar Sonny kepada para wartawan.
Sonny memastikan jumlah perolehan suara Gerindra, 21 parpol, beserta satu partai yang kecewa terhadap pencalonan Boediono memenuhi persyaratan jumlah suara yang disyaratkan parpol atau gabungan parpol yang hendak mengajukan pasangan capres dan cawapres. (www.kompas.com)

Read more...


Prabowo Subianto Capres dari Partai Gerindra

Ketua Umum HKTI dan mantan Pangkostrad dan Komjen Kopassus ini resmi dicalonkan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dalam Kongres Luar Biasa (KLB), di Jakarta Selasa (14/10/2008). Putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, dan mantan menantu Presiden Soeharto, kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951, itu juga menyatakan kesiapannya dicalonkan.
Prabowo yang dalam beberapa bulan terakhir gencar meningkatkan pencitraan diri lewat iklan-iklan di televisi dan media cetak itu dalam hasil survei nasional bulan September yang dilakukan National Leadership Center (NLC) bersama Taylor Nelson Sofress (TNS) Indonesia menduduki peringkat ketiga tokoh yang diinginkan responden menjadi presiden.
Menurut dosen ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahaudin, yang juga Presiden Direktur National Leadership Center (NLC), dalam jumpa pers, Kamis (9/10/2008), iklan yang menampilkan realitas kehidupan yang ditampilkan Prabowo, mampu menarik perhatian masyarakat.
Taufik memperkuat pendapatnya dengan hasil polling terhadap 2.000 orang yang diambil secara random di 200 kecamatan di 30 provinsi bersama lembaga riset Taylor Nelson Sofress (TNS) dalam dua tahap, Juli dan September.Hasil polling September 2008, Prabowo Subianto dipilih 15 persen responden. Ia berada di urutan ketiga di bawah Susilo Bambang Yudhoyono 34 persen dan Megawati Soekarnoputri 22 persen. Disusul Sultan Hamengku Buwono X dan Wiranto masing-masing 4 persen.

Read more...

Lorem Ipsum

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP